Mulai Maret! 14 Juta UMKM Bakal Dapat Bantuan Tunai Rp1,2 Juta

Sahabatukm.com – Pemerintah menyatakan anggaran bantuan tunai untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan disalurkan mulai Maret 2021.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan ada 14 juta UMKM yang akan mendapat bantuan tunai Rp1,2 juta mulai Maret 2020.

Bantuan tersebut melengkapi subsidi bunga kredit yang sebelumnya sudah disalurkan.

“Tentu kalau [bantuan tunai UMKM] bisa dijalankan, akan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Q1 [kuartal I/2021]. Jadi maksimal untuk menjadi pijakan dalam triwulan-triwulan berikutnya,” jelasnya konferensi pers virtual, Selasa (23/2/2021).

Berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran PEN 2021 naik i menjadi Rp699,43 triliun. Angka ini meningkat 21 persen dari realisasi sementara 2020 sebesar Rp579,78 triliun.

Askolani mengatakan secara khusus, anggaran untuk kesehatan membutuhkan tambahan Rp130 triliun yang berasal dari belanja pusat dengan transfer ke daerah dan dana desa.

Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan vaksinasi, kebutuhan pasien, peralatan kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan.

Selain alokasi untuk sektor kesehatan, tambahan belanja lain juga pemerintah siapkan untuk program kartu prakerja sebesar Rp10 triliun.

Pemerintah juga sudah memberikan diskon listrik untuk 500 va dan 900 va. Potensi perpanjangan bantuan sosial tunai juga akan terus menjadi bahan evaluasi hingga April 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 7/2021 telah resmi memperbarui kriteria modal usaha dan hasil penjualan yang menjadi dasar pengelompokan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Secara umum, threshold yang menjadi dasar pengelompokan UMKM pada PP terbaru turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ini meningkat ketimbang threshold yang tertuang pada UU 20/2008 tentang UMKM.

“Kriteria modal usaha … digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha,” bunyi Pasal 35 ayat (2) PP 7/2021, dikutip Selasa (23/2/2021).

Pada Pasal 35 ayat (3) dijabarkan usaha yang dikategorikan sebagai usaha mikro adalah usaha dengan modal paling banyak senilai Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha dengan modal mencapai Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar, sedangkan usaha menengah adalah usaha dengan modal sejumlah Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.

Demi kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan, UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan penjualan tahunan. Pada Pasal 35 ayat (5), usaha mikro adalah usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak senilai Rp2 miliar.

Bila dibandingkan dengan kriteria hasil penjualan usaha mikro pada Pasal 6 UU 20/2008 yang telah diubah melalui UU 11/2020, suatu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro bila memiliki penjualan tahunan paling banyak senilai Rp300 juta.

Kemudian, usaha kecil adalah usaha dengan hasil penjualan sebesar Rp2 miliar hingga Rp15 miliar per tahun. Pada UU 20/2008, suatu usaha dikategorikan sebagai usaha kecil jika memiliki penjualan tahunan sejumlah Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

Lalu, usaha dikategorikan sebagai usaha menengah jika memiliki penjualan tahunan senilai Rp15 miliar hingga Rp50 miliar. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang threshold pada Pasal 6 UU 20/2008 yang mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Nominal kriteria modal usaha dan penjualan tahunan pada PP 7/2021 ini bisa diubah oleh pemerintah sesuai perkembangan perekonomian ke depan. Untuk kepentingan tertentu, pemerintah juga dapat memakai indikator lain dalam pengelompokan UMKM untuk sektor-sektor tertentu.

Pada Pasal 36 ayat (1), UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, hingga penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor terkait.***