Fokus ke Pelaksanaan 3 T, PPKM Mikro Diperpanjang Dua Minggu

Sahabatukm.com  – Setelah hampir dua minggu pasca pemberlakuan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis skala mikro) di 123 Kabupaten / Kota pada 7 Provinsi, Pemerintah mengumumkan bahwa secara nasional, jumlah kasus aktif turun hingga -17,27% dalam sepekan.

Kasus aktif di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur berhasil diturunkan. Hal ini juga meningkatkan oleh peningkatan proporsi angka kesembuhan di lima provinsi tersebut.

Selain itu, tren kematian di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali tercatat mengalami penurunan. Tren Bed Occupancy Ratio (BOR) juga mengalami penurunan di angka <70% di semua provinsi yang menerapkan PPKM Mikro

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, “Angka-angka empat parameter penanganan Covid-19 ini cukup menggembirakan, selain itu tren protokol kesehatan di seluruh provinsi juga berhasil meningkat di kisaran 87,64% hingga 88,73%.” Dalam rentang 5-17 Februari 2021, selisih proporsi kasus aktif nasional terjadi penurunan sebesar -2,53% (dari 176.672 pada 5 Februari menjadi 162.182 kasus aktif pada 17 Februari 2021), sedangkan angka absolut kasus aktif mengalami penurunan sebesar 10,29% menjadi 158.498 kasus aktif.

“Apabila kita bekerja bersama (dari pusat sampai ke daerah), apalagi sampai ke tingkat RT / RW, kita sangat yakin bahwa kasus Covid-19 akan semakin cepat terkendali,” tambah Kepala BNPB, selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

Mempertimbangkan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro berjalan cukup efektif, Pemerintah menanamkan penerapan PPKM Mikro selama 2 minggu ke depan, mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021.

“Sesuai hasil evaluasi Komite PC-PEN bersama Pemerintah Daerah, maka diputuskan bahwa PPKM Mikro diperpanjang selama 2 minggu ke depan, dengan tetap dilakukan pemantauan dan evaluasi secara intensif, serta peningkatan operasionalisasinya di tingkat RT / RW di seluruh desa / kelurahan pada 123 kabupaten / kota. kota, ”ungkap Menko Perekonomian pada acara Konferensi Pers bersama Menteri Kesehatan, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan perwakilan Mendagri, Panglima TNI dan KaPolri, pada Sabtu pagi (20/2).

Untuk menindaklanjuti keputusan Komite PC-PEN yang memperluas penerapan PPKM Mikro tersebut, telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dengan Instruksi Mendagri ini, maka ketujuh Gubernur di Jawa-Bali yang menjadi wilayah prioritas terbit akan menerbitkan aturan pelaksanaannya di masing-masing wilayah melalui publikasi Peraturan / Instruksi / SE Gubernur terkait pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro.

Sejalan dengan penambahan PPKM Mikro dan percepatan pelaksanaan vaksinasi, penanganan kasus Covid-19 akan semakin terkendali, sebagai prasyarat utama pemulihan pemulihan ekonomi.

Selain itu, melihat kondisi saat ini masih terus berlanjut penambahan kasus Covid-19, juga mempertimbangkan saat ini sedang musim hujan dan terjadi bencana di beberapa daerah, perlu mengingatkan masyarakat terhadap penerapan Protokol Kesehatan.

“Kita tetap tidak boleh lengah, walaupun vaksinasi sudah dilakukan, karena virus Covid-19 ini masih ada, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan ketat,” ujar Menko Airlangga.

Dalam penerapan PPKM Mikro ini, Pemerintah akan menyediakan kebutuhan dasar untuk rumah yang melakukan isolasi mandiri, baik di tingkat Isolasi Rumah Tangga maupun Isolasi Rukun Tetangga (RT).

Bentuk bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian beras sebanyak 20 kilogram per rumah (yang melakukan isolasi), untuk kebutuhan selama 14 hari masa isolasi. Bantuan beras ini akan dikirim melalui aparat Kepolisian atau TNI di tingkat Polsek dan Koramil.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 7 Provinsi, agar implementasi program PPKM Mikro ini berjalan efektif.

Pemerintah Provinsi perwakilan untuk mengkoordinasikan pemetaan Zonasi Risiko tingkat RT di semua Kabupaten / Kota di wilayahnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bantuan beras dan masker, serta untuk dasar pelaksanaan 3 T di tingkat RT / RW.

Dalam penambahan PPKM Mikro 2 minggu ke depan, Pemerintah akan melaporkan operasionalisasi dengan fokus ke pelaksanaan Testing, Tracing dan Treatment (3T) dan penyaluran bantuan beras dan masker kepada warga.

“Untuk percepatan Testing, telah mencapai 653.375 Swab Antigen Test-Kit ke 7 Provinsi, 23 Februari akan tiba lagi 1 juta Antigen Test-Kit. Untuk penguatan Tracing telah dilakukan penambahan Tracer dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah menjadi Tracer, ”ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Dalam masa penerapan PPKM Mikro ini, semua pihak di tingkat pusat maupun daerah akan lebih fokus pada operasionalisasi di tingkat RT / RW, mulai dari pemetaan zonasi risiko RT, pelaksanaan 3T, penyaluran bantuan, serta pendataan dan pelaporan melalui sistem yang terintegrasi.

“PPKM Mikro di tahap awal ini cukup efektif, maka pada tahap penambahan akan meningkatkan operasionalisasi di tingkat RT / RW yang dikoordinasikan oleh Posko di desa / kelurahan,” tutup Menko Airlangga. ***