Siap-siap! Uang Rp 1.000 Akan Diubah Jadi Rp 1. Ini Penjelasan Kemenkeu

Ilustrasi redominasi mata uang

sahabatukm.com – Siap-siap, Uang Rp 1000 rupiah akan diubah jadi Rp1. Saat ini Pemerintah berencana melakukan redenominasi alias penyederhanaan rupiah.

Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi angka nol seperti Rp 1000 menjadi Rp 1.

Tidak diketahui rencana ini bukan hal baru, rencananya sendiri sudah diatur sejak Deputi Gubernur Bank Senior Indonesia masih dijabat oleh Darmin Nasution. Setelah Darmin selesai menjadi Gubernur, Agus Martowardojo yang tugas Gubernur selanjutnya semakin menguatkan rencana redenominasi itu.

Kementerian Keuangan pernah mengeluarkan ilustrasi bentuk uang redenominasi pada medio 2013 lalu. Dalam ilustrasi tersebut, terdapat dua mata rupiah dengan desain baru yang sudah disiapkan.

Mata uang tersebut yakni mata uang ketika masa transisi, di mana bentuk dan desain masih sama dengan mata uang saat ini yang sesuai namun jumlah nol-nya yang dikurangi.

Jika memang telah dipastikan tiga angka nol akan disederhanakan, maka mata uang masa transisi hanya menghilangkan tiga angka nolnya. Mata uang Rp 100.000 menjadi Rp 100 dengan desain yang sama. Begitu juga Rp 50.000 yang menjadi Rp 50 dan Rp 20.000 yang menjadi Rp 20 dengan desain dan bentuk yang sama.

SedangkanĀ  setelah redenominasi desainnya akan berbeda. Namun warna dasar masih akan sama agar tidak diabaikan masyarakat.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 ini pemerintah kembali membuka wacana untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah. Hal ini diperhitungkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

Setidaknya ada 19 Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang akan menjadi fokus Kemenkeu, salah satunya RUU Redenominasi.

Sementara itu, ada dua alasan Kemenkeu membuat rencana masuk ke dalam program prioritas. Mengutip PMK 77 tahun 2020, Selasa (7/7/2020), berikut dua alasan tersebut:

Sebuah. Tekanan perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko kesalahan manusia, dan efisiensi pencantuman harga barang / jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah.
b. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah. ***