APRINDO Dukung Arahan Presiden, Tidak ada ‘Lockdown’

SAHABATUKM.COM — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sepakat dan mendukung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tidak mengadakan lockdown full maupun partial atas pandemi di Indonesia saat ini, namun akan menerapkan langkah-langkah pengetatan mobilitas masyarakat berbasis mikro (hingga tingkat desa, RT/RW). Satgas Covid-19 melakukan penegakan hukum secara ketat dan terukur mengenai pelaksanaan protap cegah Covid-19 khususnya di wilayah pemukiman dan Kemenkes diminta akan mengeluarkan regulasi terkait skema vaksin berbayar dan regulasi pengujian swab antigen, sebagai langkah kongkret 3T (testingtracing, treatment).

Ketua Umum Aprindo, Roy N Mandey menilai arahan dan kebijakan Presiden Jokowi sangat tepat dalam kondisi menanggulangi pandemi yang masih meningkat walaupun telah dilaksanakannya PPKM dua kali di awal tahun 2021 ini.

Roy, berharap pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten atau kotamadya tidak over dan multitafsir tetapi mampu secara cermat dan tepat menerjemahkan arahan Presiden Jokowi ini terutama dalam mengutamakan kesehatan dan mengatur operasional aktivitas usaha pada sektor-sektor yang diizinkan.

“Aktivitas mal dan ritel modern (minimarket, supermarket, hypermarket, wholeseller, dan department store/specialty store) dari anggota-anggota Aprindo sebagai sektor riil pada ‘hilir’, sampai saat ini masih sepi kunjungan, yang berkorelasi kepada daya beli masih rendah serta keengganan masyarakat ekonomi menengah atas berkonsumsi karena kuatir dengan pandemi yang belum berakhir,” kata Roy dalam keterangan tertulis, Kamis (4/2).

Oleh karena itu, keberadaan operasional ritel dan mal perlu dibedakan (tidak digeneralisasi) dengan cluster pencetus pandemi, antara lain cluster transportasi umum, perkantoran bahkan keluarga. “Kami berharap penuh agar operasional mal dan ritel modern dapat dilindungi dan tetap beroperasional dalam memberikan akses bagi masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya dan sehari-hari di tengah situasi pandemi ini,” tegas Roy.

Di samping itu, dia berharap mal dan ritel modern tidak menjadi target karena ketidakpahaman kepala daerah yang tidak mengobservasi detail tetapi langsung membatasi operasional ritel dan mal, yang hingga kini bukan cluster pandemi, karena ritel dan mal tetap konsisten dan komit menjalankan protap Covid-19 dengan disiplin.

Roy menambahkan, situasi pandemi yang berkepanjangan ini, telah menekan seluruh pelaku ekonomi dan industri termasuk industri ritel modern yang mengalami pertumbuhan ‘negatif’ sepanjang 2020.

Data dari Bank Indonesia menunjukan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang dirilis pada 12 Januari 2021, sampai dengan Desember 2020, IPR menunjukkan angka -13,4% yoy berkontraksi 2,9% dari November -16,3% dan -14,9% pada Oktober 2020. Efisiensi pengelolaan biaya serta pemakaian dana cadangan (reverse fund) yang umumnya hanya untuk support masa 6 bulan sudah digunakan sampai akhir tahun 2020 dan saat ini uang modal kerja (working capital) untuk ekspansi gerai, sudah digunakan dan semakin menipis serta memprihatinkan bagi masing-masing ritel modern dengan strategi bertahan untuk tetap beroperasional dan menghidupi hampir 5 juta tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia.

“Aprindo berharap tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat uji coba berkaitan seperti ‘lockdown partial‘ yang tidak efektif, bahkan sangat disayangkan ketika ada Walikota yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) membatasi masyarakat membeli kebutuhan pokok dan sehari-hari sampai jam 19.00 di ritel modern, tetapi memberi izin untuk tempat dan sarana hiburan (diskotik, panti, live music, dll), boleh beroperasional sampai jam 22.00, sampai dimana pemahaman dan telaah Walikota tersebut dalam upaya penanggulangan bersama Covid-19,” imbuh Roy.

“Pemberlakuan pembatasan jam operasional dalam PPKM saja, yang sesuai arahan pemerintah pusat, belum menekan penyebaran Covid-19, apalagi lockdown partial yang hanya pada daerah tertentu saja, tentunya tidak akan efektif menggambarkan keutuhan penanggulangan Covid-19 yang disebabkan dari faktor “hulu” & akibat ketidak disiplin masyarakat menerapkan 3M ‘secara nasional’, tutur Roy di akhir pendapatnya.

Senada dengan Ketua Umum Aprindo, Sekjen Asosiasi Buruh Bersatu Ritel Indonesia (ABBRI) Encep Supriyadi, mengatakan, ABBRI mendukung penuh arahan dan kebijakan Presiden Jokowi dan berharap agar jam operasional Ritel Modern tetap beroperasi secara normal untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sehari hari masyarakat